UU Omnibus Law di Mata Pakar Hukum

  • Whatsapp

Topwarta.com,Banjarmasin- Undang-Undang Omnibus Law yang beberapa waktu lalu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), ruang untuk dilakukan perubahan dinilai sangat sulit.

Akan tetapi perubahan dapat dilakukan dengan cara dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurut Pengamat Pakar Hukum, yang juga sebagai Ketua Jaringan Pengaman Demokrasi, Dr H Samahuddin Muharram, S.IP., M.S menjelaskan UU Omnibus Law tinggal menunggu registrasi dan di Undang- Undangkan, sehingga dilakukan perubahan sedikit mengalami kesulitan.

Kendati demikian dirinya mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel atas penolakan UU Omnibus Law secara tegas.

“Kita orang Banua berterima kasih dengan kinerja yang dilakukan, karena UU Omnibus Law ada satu yang berhubungan erat dengan otonomi daerah, ” ungkap Dosen FISIP ULM, Selasa (13/10).

Lanjutnya, ketika pelayanan perijinan dilimpahkan ke Pemerintah Pusat, dalam rangka memperkuat investor masuk kedaerah, hal ini dinilai mengalami kekeliruan.

“Itu melawan semangat otonomi daerah, sewaktu reformasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, perjuangan penolakan UU Omnibus Law harus terus dilakukan, dalam rangka mengembalikan kewenangan- wenagan daerah.

Perlu diketahui, saat ini saja perizinan pertambangan, izin perkebunan telah diambil alih oleh pusat, tidak lama lagi perizinan tambang penggalian akan dikembalikan kepusat.

“Artinya otonomi daerah sama sekali tidak punya lagi kewenangan, daerah pasti mengalami kerugian,” bebernya.

Oleh karena itu, perjuangan penolakan harus terus diupayakan, Ia juga menilai problema buruh hanya sebagian kecil yang dihadapi, masih banyak permasalahan lain yang perlu diperhatikan, seperti ketenagakerjaan, pendidikan,dan outsourcing.

“Saya kira ini merupakan momentum untuk teman-teman mahasiswa maupun penggiat LSM untuk mendukung penolakan UU Omnibus Law,” paparnya.

Selain itu, mahasiswa juga sebagai agen perubahan, ketika suatu kebijakan tidak memihak kepada masyarakat, maka mahasiswa merasa terpanggil untuk turun.

Baca Juga   Walikota Ibnu Sina Ajak Damkar Cegah Banjir

Penulis : Yudha

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *