Reses di Desa Sumber Mulya, Imam Serap Berbagai Aspirasi

  • Whatsapp
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Topwarta.com, Pelaihari – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Suprastowo sambangi Desa Sumber Mulya, guna melaksanakan reses atau serap aspirasi warga setempat pada Kamis 20/02/2020.

Seperti pada kegiatan reses sebelumnya, warga begitu antusias mengikuti jalannya kegiatan, suasana kekeluargaan yang diciptakan membuat warga tak sungkan menyampaikan segala permasalahan yang saat ini mereka hadapi.

Salah seorang warga setempat, Komang Budiana mengeluhkan susahnya mendapatkan pupuk kandang jelang masa tanam, menurutnya kalaupun ada harganya relatif mahal, dirinya yang memeluk agama Hindu juga mengeluhkan tidak adanya guru agama Hindu yang mengajar di tempat anaknya sekolah,

“Sehingga nilai mata pelajaran agama yang di terima oleh anak saya 0 ( nol ) dan disini membuat sertifikat mahal,” celetuknya.

Menanggapi hal tersebut, Imam Suprastowo menjelaskan, terkait masalah pupuk, ada beberapa cara dan alternatif yang bisa digunakan oleh petani, diantaranya dengan menyediakan stok pupuk kandang jauh hari sebelum masa tanam, apalagi nantinya pemerintah akan menghapuskan subsidi pupuk, namun petani tidak perlu khawatir, karena akan di ganti dengan KUR, para petani bisa memanfaatkan dana KUR tersebut untuk membeli pupuk kandang, pupuk organik ataupun untuk keperluan pertanian lainnya.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Terkait tentang masalah guru agama, sebenarnya dirinya jauh hari telah menyampaikan kepada pihak terkait. “Untuk tenaga guru agama non muslim sudah saya sampaikan ke pihak terkait, namun keterbatasan alokasi PNS yang jadi kendala,” jelas Imam.

Terkait masalah sertifikat, Imam meminta agar masyarakat jangan sungkan berkoordinasi langsung dengan pihak BPN tentang berapa besaran biaya yang sebenarnya, karena sertifikasi tanah merupakan program Pemerintah yang seharusnya gratis, dirinya khawatir hal tersebut hanyalah ulah oknum yang ingin mengambil keuntungam pribadi.

Baca Juga   Masalah Kapasitas Lapas di Kalsel Overload

Adapun Sunarno, perwakilan dari Kelompok Tani Bina Karya Bakti, menyampaikan sedikit keluhannya terkait masalah bantuan ternak sapi, di katakannya sejak tahun 2012 sampai 2019 tidak pernah terealisasi, padahal sudah dilakukan survei sebanyak lima kali.

Menjawab pertanyaan tersebut, Imam kembali mengatakan, untuk bantuan sapi dirinya tegas mengatakan bahwa pihak provinsi tidak berani melaksanakan, karena pengalaman yang telah lalu, ada beberapa pejabat daerah yang akhirnya harus berurusan dengan hukum karena masalah tersebut, padahal tahun 2016 ada anggaran dari pusat sebanyak 500 ekor sapi.

” Kalau dari provinsi tidak akan melaksanakan bantuan ternak sapi, namun tidak menutup kemungkinan kalau nantinya dari pusat langsung yang mengadakan,” ucap Imam.

Selain mendengar dan menyerap aspirasi rakyat, Imam juga tak henti – hentinya terus mensosialisasikan beberapa program dari pemerintah.

Dikatakan Imam, untuk KUR pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar 50 trilyun, untuk dinas pertanian dari Kementrian Pertanian.

Progam replanting penggantian bibit tanaman sawit juga terus di sosialisasikan oleh Imam, agar masyarakat bisa segera melakukan peremajaan tanaman sawit mereka yang sudah tidak produktif lagi.

Terkait masalah Inhutani 3, Imam juga menegaskan bahwa dirinya sampai saat ini msh terus memberikan teguran keras, sudah beberapa kali warga mengadu kepada dirinya karena perlakuan semena – mena pihak Inhutani 3 kepada warga di sekitar kawasan.

Pihak Inhutani tidak bisa begitu saja menyerahkan pengelolahan lahan kepada pihak lain tanpa ada ijin dari Kementrian Pertanian.

“Untuk NKK dialokasikan di daerah kandangan lama sekitar 800 hektar, sementara di jorong ada sekitar 200 hektar namun hingga saat ini Inhutani belum melaksanakan NKK,”jelas Imam.

Reporter/Foto : Tony Widodo
Editor : Mukta

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *