Petahanan Dilarang Mutasi Pejabat Jelang Pilkada

  • Whatsapp
Enam bulan menjelang Pilkada 2020, kepala daerah ataupun petahana yang mencalonkan diri kembali

Topwarta.com,Banjarmasin– Enam bulan menjelang Pilkada 2020, kepala daerah ataupun petahana yang mencalonkan diri kembali, hanya diperbolehkan melakukan mutasi angkat pejabat jika mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Itupun hanya untuk mengisi posisi kosong jabatan dan tidak melakukan rotasi pejabat.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar saat ditemui sejumlah wartawan, Rabu (12/2/2020).

Sebagaimana Pasal 71 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Yang kita laksanakan pasal 71, yang mana diizinkan yang mengisi yang kosong saja cuma jangan alasan mengisi yang kosong itu jadi mutasi kan yang lain. Kalau satu kosong hanya isi satu jangan yang lain ikut dirotasi,”ucapnya.

Lanjutnya, Bahtiar menyampaikan jika masih ada kepala daerah yang melanggar pasal tersebut maka sanksi yang diberikan berupa administrasi hingga diskualifikasi.

“Jadi kalau ada petahana melakukan pelanggaran dalam pasal 71 tersebut, kami bisa merekomendasi untuk diskualifikasi, ini kan sanksi berat jadi jauh jauh hari kami sosialisasi kan,”ucapnya.

Enam bulan menjelang Pilkada 2020, kepala daerah ataupun petahana yang mencalonkan diri kembali

Sementara itu, Bahtiar mengungkapkan agar kepala daerah bisa memahami peraturan dari Bawaslu sehingga tidak terjadi pelanggaran yang menimbulkan diskualifikasi terhadap pasangan calon.

“Sebelum kegiatan ini kami juga telah menulis surat agar Bawaslu Kabupaten/Kota mengingatkan kepada kepala daerah yang berpotensi menjadi petahana,”

Selain itu, Bahtiar membeberkan terkait pelanggan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat Pemilu maupun Pilkada. Menurut dia, ada trend kenaikan pelanggaran netralitas ASN di setiap periode.

Baca Juga   Jelang Kemarau, Satgas Karhutla Tala Lakukan Pengecekan Pasukan dan Perlengkapan

Ia mendasarkan laporan Bawaslu yang masuk ke Komisi ASN sejak 2015 – 2017. Termasuk saat Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 lalu. Namun, Bahtiar tidak bisa menyebut berapa jumlah kasus laporan yang masuk di KASN tersebut.

“Kami lupa persisnya, tapi dari periode pertama 2015 sampai 2017 trennya semakin naik. Itu juga kami juga selalu berkoordinasi dengan KSN memonitor berapa di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 rekomendasi KASN yang belum selesai itu dimana aja,” beber Bahtiar.

Bahtiar melanjutkan, laporan ini sudah ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi KASN ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Akan tetapi sayangnya, masih ada beberapa rekomendasi KASN yang belum ditindaklanjuti PPK.

“Memang jumlahnya tidak banyak ya, lebih banyak yang sudah ditindak lanjuti. Cuma ada sisa. Presentasi saya belum bisa sebutkan ya, tapi masih ada,”

Jika rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti oleh PPK, tentu hal ini menjadi krusial ketika KASN melaporkan masalah ini ke Presiden.

“Kalau ketentuan UU ASN, kalau rekomendasi KASN tidak ditindaklanjuti PPK. Maka KASN bisa melaporkan ke Presiden untuk ada tindakan dari Presiden,” tukasnya.

Reporter : Aya
Editor : Akbar Laksana

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *