Hasanuddin Murad Berharap UU Omnibus Law Perlu di Sikapi dengan Bijak

  • Whatsapp

Topwarta.com,Banjarmasin- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menilai disahkannya Undang-Undang Omnibus Law perlu disikapi dengan bijak oleh semua pihak.

Terciptanya UU Omnibus Law berdasarkan respon pemerintah terhadap masyarakat, yang selama ini menjadi keluhan semua pihak, terutama dalam dunia usaha besar maupun kecil.

Menurut anggota Komisi I DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad, seluruh pihak perlu memahami dan mengkaji telebih dahulu semangat yang tertuang dalam UU Omnibus Law.

“Ini kan tidak hanya mengatur tentang konglomerasi, akan tetapi juga mengatur tentang UMKM,” ucapnya.

Ia menjelaskan pelaku UMKM diberikan fasilitas yang luas, sehingga dapat mengakses permodalan pinjaman lebih mudah, dalam UU Omnibus Law hal itu diatur.

“Dengan disahkannya UU Omnibus Law, mari kita kaji bersama,” Ujannya.

Kendati belum menerima salinan isi UU Omnibus Law, proses waktu semalam 30 hari setelah pengesahan, sudah berlaku untuk semua pihak, meskipun Presiden Republik Indonesia tidak menandatangani.

Lanjutnya, apabila ditemukan yang kurang keberpihakan, maka akan dilakukan upaya untuk diterbitkan Peraturan Pemerintah, agar hal tersebut tidak merugikan.

Perlu diketahui hal serupa juga pernah terjadi dalam pembuatan UU nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, yang mana pesangon akan diberikan kepada pekerja mencapai 32 kali gajih apabila habis masa kerja.

“Di sini (UU Omnibus Law) ternyata ada pengurangan menjadi 25 kali gajih, dengan rincian 19 kali gajih dibayar perusahaan dan sisanya BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya.

Setelah ditelisik pada kenyataannya hanya sekitar 7 persen dari pengusaha yang memenuhi berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003, dalam kurun waktu 17 tahun.

Penulis : Yudha

Baca Juga   Dewan Kalsel Tuntut Sengketa Lahan SMA 5 Banjarbaru Dirampungkan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *