DPRD Kalsel Pinta Pemerintah Memberikan Isi Salinan UU Omnibus Law

  • Whatsapp

Topwarta.com, Banjarmasin- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan pinta Pemerintah Pusat mengeluarkan isi salinan Undang-Undang Omnibus Law.

Hal tersebut dilakukan setelah diadakannya rapat dengar pendapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama instansi terkait.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan pihaknya secepat mungkin untuk meminta pemerintah mengeluarkan isi UU Omnibus Law.

“Jangan sampai hal ini termakan hoax, mengingat UU Omnibus Law sebanyak 905 halaman,” ucapnya sesaat dengar pendapat, Selasa (13/10).

Ia mengatakan setelah mendapatkan UU Omnibus Law yang telah diketuk palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam terkait hal tersebut.

“Yang baik kita lanjutkan, dan ada kekurangan direvisi bersama-sama,” ujarnya.

Lanjutnya, UU Omnibus Law yang telah disepakati, tidak memberatkan masyarakat yang terdampak dari kebijaksanaan tersebut.

Dirinya menyakiti secerah harapan revisi UU Omnibus Law dapat dilakukan, pasalnya aspirasi yang yang telah ada di Dewan Kalsel telah didengar langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, terkait adanya kabar ketidakpuasan mahasiswa atas keberangkatan Ketua Dewan Kalsel bersama rombongan, dirinya memaklumi, mengingat dalam sebuah demokrasi hal tersebut dirasa wajar.

“Wajar saja dalam demokrasi, belum tentu semua 34 Provinsi, seperti Ketua DPRD Kalsel yang datang langsung menghadap dan didengarkan,” imbuhnya.

Penulis : Aditya

Baca Juga   Reses di Desa Sumber Mulya, Imam Serap Berbagai Aspirasi

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *