DLH Banjarmasin Tak Setuju, Rencana Penghapusan Amdal

  • Whatsapp
DLH Banjarmasin Tak Setuju, Rencana Penghapusan Amdal

Topwarta.com, Banjarmasin – Penghapusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai syarat dalam sebuah pembangunan yang dibahas Pemerintah Pusat dalam Omnibus Law dapat berbagai tanggapan dari pejabat publik yang ada di Banjarmasin.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, Kota Banjarmasin, Wahyu Hardi Cahyono menyebut jika memang benar hal tersebut dilakukan, akan berdampak buruk dengan lingkungan.

“Artinya pemerintah tidak mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan,” ucapnya pada topwarta.com, Rabu (05/02) Sore.

Menurutnya, Amdal merupakan rambu-rambu bagi sebuah proyek yang dilakukan di sebuah kawasan. “Dengan adanya sertifikat ini, berarti pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap pembangunan itu sendiri,” tambahnya.

Pria dengan sapaan Wahyu itu mengatakan setiap pembangunan itu harus mempunyai 3 dokumen penting yang salah satunya adalah Amdal sebagai syarat supaya bisa berjalan.

Ia membeberkan suatu pembangunan memang bisa berjalan tanpa Amdal yang datang dari pemerintah, namun tetap harus menyertakan Rencana Detail Tata Lingkungan (RDTL) dan sudah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Baca Juga   Jasad Seorang Pria Warga Tebing Siring Tanah Laut Di Temukan Tergantung Di Sebuah Pondok

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *