Akademisi Pertanyakan Proses Omnibus Law yang Tertutup

  • Whatsapp
omnibus

Topwarta.com, Jakarta – Berbagai kalangan akademisi dan pengamat menilai sikap tertutup pemerintah dalam pembahasan rencana perubahan puluhan undang-undang melalui beberapa undang-undang payung (omnibus law) harus diwaspadai.

Menurut mereka, hal itu, tak hanya mengabaikan aspirasi publik, rahasianya proses perumusan rancangan undang-undang sapu jagat itu rawan disusupi kepentingan oligarki politik dan ekonomi.

Sebut saja Profesor Trubus Rahardiansyah, ia menilai sebenarnya gagasan Presiden Joko Widodo untuk mengubah berbagai undang-undang yang tumpang-tindih secara cepat dan sederhana bisa dipahami.

Pengamat kebijakan publik asal Universitas Trisakti Jakarta ini berasumsi , Indonesia memang sudah lama mengidap penyakit “hiper-regulasi”. Pusat Studi Konstititusi dan Kebijakan Publik Universitas Trisakti mencatat, selama periode pertama masa pemerintahan Jokowi saja, telah terbit lebih dari 10 ribu regulasi. Diantaranya berupa 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, dan 839 peraturan presiden. Dari sekian banyak regulasi itu, tak sedikit yang bertentangan.

Lanjutnya, aturan yang bertabrakan tak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga memperlambat pelayanan publik. Upaya merevisi satu persatu regulasi bermasalah jelas memerlukan waktu panjang. Karena itu, jurus revisi sekali pukul melalui omnibus law boleh jadi merupakan solusi.

“Masalahnya ada pada proses pembahasannya. Publik sama sekali tidak mendapat akses untuk mengetahui isi naskah akademik dan rancangan perubahan yang disiapkan. yang sampai ke telinga kita hanya informasi sepotong-sepotong yang mengkhawatirkan,” ujar Profesor Trubus.

Undang-Undang Payung (omnibus law) Harus Diwaspadai

Ia menerangkan, rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja-salah satu omnibus law-yang diharapkan menjadi resep bagi seretnya arus investasi, misalnya. Banyak kesimpangsiuran soal perubahan yang sedang disiapkan. Salah satu yang mengemuka adalah rencana pemerintah melenturkan pelbagai aturan yang selama ini dinilai mempersulit pemberhentian karyawan. Jika pembahasan diteruskan tanpa melibatkan perwakilan serikat buruh,aturan itu jelas bakal memicu unjuk rasa besar-besaran.

Baca Juga   Sabu 208 Kilogram Akan Diedarkan di Kalsel, Kalteng Hingga Pulau Jawa

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *